Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila

Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila

Jawaban

Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yaitu dimulai dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pertama, sidang panitia sembilan, dan sidang BPUPKI kedua. Pada akhirnya, Pancasila disahkan secara yuridis sebagai ideologi NKRI.

Penjelasan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil perjuangan para pendiri negara Indonesia.

Mereka telah merumuskan dan menetapkan dasar negara dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Memasuki tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya.

Jepang telah memakai banyak cara untuk menarik simpati terutama terhadap bangsa Indonesia.

Dengan cara membuat sebuah komitmen atau janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Hal tersebut disuarakan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944.

Janji yang ditawarkan oleh mereka adalah Jepang akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI dalam bahasa Jepang diketahui dengan nama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.

Yang kemudian Hal tersebut direalisasikan oleh Kaiso pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang.

BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat, dengan anggota BPUPKI terdiri dari dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso.

Beserta beberapa tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang anggota perwakilan dari Jepang.

Jadi begini, secara garis besar, tugas dibentuknya BPUPKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan yang sama memaparkan bahwa tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari semua hal penting.

Hal penting tersebut berkaitan dengan politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia.

Kemudian BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali, yaitu sau kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi.

Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara.

Kemudian pada sidang tidak resmi, BPUPKI membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin Soekarno dan hanya dihadiri oleh 38 orang saja.

Pada sidang BPUPKI Pertama (29 Mei-1 Juni 1945), para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara.

Rumusan dasar negara yang diusulkan pun berisi hal berbeda-beda namun tetap memiliki persamaan yaitu dasarkan oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia.

Mohammad Yamin mengusulkan bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas yaitu (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, (5) Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian pada hari ketiga di sidang pertama, pada tanggal 31 mei 1945 Soepomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya.

Bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia.

Yang kemudian dirumuskan dalam 5 poin yaitu (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, (5) Keadilan rakyat.

Kemudian pada hari terakhir dari sidang pertama, 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato.

Pidato tersebut diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman, ahli bahasa.

Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut, yaitu (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, (5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir.

Oleh sebab itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang.

Dipimpinan oleh Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Muhammad Yamin, Abdulkahar Muzakir, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata dan Mohammad Hatta.

Panitia tersebut diberi nama Panitia Sembilan ini, yang dibentuk dengan tujuan merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diadakan sidang kedua pada 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945.

Setelah melewati pelbagai pertimbangan dan diskusi, pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh M. Yamin.

Piagam Jakarta tersebut berbunyi (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun sudah dirumuskan, bukan berarti rumusan Pancasila mendapatkan kesepakatan final.

Hal tersebut dikarenakan oleh belum adanya perwakilan yang representatif yang mewakili dari berbagai unsur.

Setelah berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 9 Agustus 1945.

Yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta, PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia.

Panitia tersebut beranggotakan 21 orang yang semua anggotanya terdiri 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang peranakan Tionghoa.

Namun tanpa sepengetahuan Jepang, Soekarno menambah 6 orang lagi, sehingga total ada 27 anggota.

Setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, disitulah bangsa Indonesia mengambil kesempatan.

Yaitu untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945.

Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan menyesahkan dasar negara Indonesia.

Dasar Negara Indonesia tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.

Bunyinya adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaran/perwakilan. (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Pertanyaan proses perumusan dan penetapan pancasila kami memberikan jawaban dan penjelasan lengkap dan akurat.

Karena, jawaban pertanyaan proses perumusan dan penetapan pancasila yang kami berikan telah melalui proses moderasi.

Pertanyaan proses perumusan dan penetapan pancasila melewati proses pengkajian, dengan tujuan untuk menemukan jawaban paling relevan.

Jadi anda jangan meragukan lagi jawaban dari pertanyaan proses perumusan dan penetapan pancasila yang kami berikan.

Referensi

Perlu Anda ketahui bahwa jawaban dan penjelasan diatas diambil dari berbagai sumber sebagai referensi, mulai dari situs google, bing, yahoo, dan yandex.