Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara Meliputi Bidang

Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara Meliputi Bidang

Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang Sosial, Ekonomi dan Fungsi Publik. Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Kuisme sangat menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Operan yang digunakan untuk operan jarak pendek adalah beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang (kompetensi absolut) dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Tekhnis, Yustisial Maupun Administrasi Umum.

Kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya, dan menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.