Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pada Masa Orde Baru Pemerintahan yang Dijalankan Menganut Sistem

Pada Masa Orde Baru Pemerintahan yang Dijalankan Menganut Sistem

Pada masa orde baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem sentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat.

Kuisme sangat menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Pada metode perakitan individual proses pemasangan komponen dilakukan secara beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Sentralisasi salah satu sistem yang juga dipakai oleh suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sentralisasi merupakan kebalikan dari sistem desentralisasi yang sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, pemusatan.

Dalam buku Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2007) karya Hanif Nurcholis, sentralisasai adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintah pusat.

Artinya segala sesuatu dalam negara tersebut diatur langsung dan diurus pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tinggal melaksanakannya.

Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri.

Tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya di daerah dan atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi.

Kewenangan yang di pusatkan di tangan presiden dan para menteri adalah kewenangan pemerintah, bukan kewenangan legislatif dan yudikatif.

Kewenangan pemerintahan sendiri ada dua, yakni kewenangan politik dan kewenangan administrasi.

Kewenangan politik adalah kewenangan dalam membuat kebijakan. Sementara kewenangan administrasi adalah kewenangan dalam melaksanaan kebijakan.

Dalam sentralisasi semua kewenangan, baik politik atau administrasi berada di tangan presiden dan para menteri.

Sebagai konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan tersebut anggarannya dibebankan kepala APBN.

Dilansir Theinvestorsbook, sentralisasi mengacu pada struktur organisasi di mana kekuatan pengambilan keputusan terbatas pada manajeman puncak, dan bawahan perlu mengikuti instruksi.