Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Partai Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Lebih Cenderung Untuk

Partai Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Lebih Cenderung Untuk

Partai Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Lebih Cenderung Untuk

Partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan.

Kuisme sangat menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Patung dari bahan lunak biasanya mempergunakan bahan beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya.

Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat.

Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding.

Tidak ada partai yang paling unggul. Namun empat partai dengan perolehan suara terbesar yakni:

Partai Nasional Indonesia (PNI) (22,3 persen). Masyumi (20,9 persen). Nahdlatul Ulama (NU) (18,4 persen). Partai Komunis Indonesia (PKI) (15,4 persen)

Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya.

Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).

Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet.

Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membenruk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden.

Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer.

Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen.

Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal.

Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar.

Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda.

Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil.

Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk.

Demokrasi Liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antargolongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan.