Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pelaksanaan Otonomi Daerah Berpusat di Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah Berpusat di Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah Berpusat di Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah Kabupaten atau Kota. Otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi.

Kuisme sangat menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Pelari dengan jarak 100 m sering dinamakan beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi, yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar.

Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) karya Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar yaitu kebebasan, partisipasi, efektivas dan efisiensi.

Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.

Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.

Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak untuk (1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. (2) Memilih pimpinan daerah.

(3) Mengelola aparatur daerah. (4) Mengelola kekayaan daerah.

(5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. (6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

(7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. (8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.