Penggolongan Hukum Di Indonesia Menurut Para Ahli

Penggolongan Hukum Di Indonesia Menurut Para Ahli

Negara Indonesia ialah negara hukum. Bunyi dalam Undang-undang itu menegaskan jika negara Indonesia ini sebagai negara hukum, hingga masyarakat yang berada di dalamnya harus mematuhinya. Itu memiliki arti jika semua masyarakat, mempunyai status yang sama di depan hukum.

Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum yang terhitung dalam ranah hukum memiliki sifat khalayak yang atur antara jalinan dalam tindakan yang diwajibkan atau dilarang oleh undang undang. Hal itu akan diaplikasikannya ancaman berbentuk denda atau pemidanaan bagi pelanggarnya.

Baca Juga :

Dalam buku Pokok-Pokok Filsafat Hukum kreasi Darji Darmodiharjo tahun (2006). Hukum memiliki sifat mengikat masyarakat didalamnya, hingga Indonesia mempunyai tipe hukum yang cukup bermacam. Ada banyak tipe tipe hukum di Indonesia yang harus dipahami masyarakat

Pengertian Hukum

Hukum ialah ketentuan berbentuk etika dan ancaman yang dibikin dengan arah atur perilaku manusia untuk jaga keteraturan, keadilan, dan menahan berlangsungnya kerusuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum ialah ketentuan atau tradisi yang dengan cara resmi dipandang mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintahan.

Hukum dipakai untuk atur beragam jenis hak dan kewajiban masyarakat negaranya supaya semakin teratur dan tidak bertabrakan. Arah ada hukum ini untuk batasi sikap masyarakat dan merealisasikan keadilan dalam masyarakat. Tiap masyarakat memiliki hak untuk mendapat pembelaan di muka hukum

Macam-Macam Hukum Di Indonesia

Di Indonesia sendiri, ada macam-macam hukum yang harus dipahami oleh masyarakat. Berikut, kami akan menerangkan macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia itu :

1. Hukum Perdata Indonesia

Macam-macam hukum yang pertama ialah hukum perdata Indonesia. Hukum perdata disebut sebagai hukum private. Karena hukum ini memiliki sifat private atau individu, hukum ini akan atur segala hal yang terkait dengan individu masyarakat negara.

Buka Juga :

Contoh hukum perdata di Indonesia salah satunya atur kematian dan kelahiran seorang, perkawinan dan perpisahan, harta benda, peninggalan sampai tubuh usaha.

2. Hukum Pidana Indonesia

Macam-macam hukum yang ke-2  ialah hukum pidana Indonesia. Hukum pidana sebagai kontradiksi dari perdata. Salah satunya ketidaksamaan hukum pidana dan perdata ialah hukum pidana memiliki sifat khalayak.

3. Hukum Tata Negara

Macam-macam hukum yang ke-3  ialah hukum tata negara. Hukum tata negara terkait dengan ketentuan atau proses yang mengurusi jalinan antara instansi negara.

4. Hukum Acara Pidana Indonesia

Macam-macam hukum yang ke-4 yakni hukum acara pidana Indoensia. Hukum acara pidana ialah suatu proses yang atur dan melakukan hukum pidana di Indonesia.

5. Hukum Acara Perdata Indonesia

Macam-macam ukum yang ke-5 ialah hukum acara perdata Indonesia. Serupa dengan hukum acara pidana Indonesia, hukum acara perdata ialah sebuah proses yang atur dan mengurus penerapan untuk hukum perdata di Indonesia.

6. Hukum Islam Indonesia

Macam-macam hukum yang ke enam ialah hukum Islam Indonesia. Hukum Islam ini cuma berlaku bagi para penganut agama Islam. Hukum ini akan atur perilaku manusia yang berdasarkan syariat Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul.

7. Hukum Tradisi Indonesia

Macam-macam hukum yang ke-7  yakni hukum tradisi Indonesia. Hukum tradisi sebagai ketentuan tidak tercatat yang telah ada semenjak jaman dulu dan disepakati oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Hukum ini memiliki sifat plastis dan berkembang ikuti jaman.

Penggolongan Hukum Menurut Para Ahli

Penggolongan Hukum Di Indonesia Menurut Para Ahli

Tiap negara memiliki beberapa aturan hukum tertentu yang berlainan dengan negara lain, terhitung Indonesia. Berikut ringkasan mengenai macam-macam hukum dan penuturannya :

Baca Juga Artikel Ini :

1). Berdasar memiliki bentuk, hukum terdiri jadi dua, yaitu :

a.Hukum tercatat adalah hukum yang tercantum atau dicatat dalam perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana yang ditulis dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang ditulis dalam KUHP perdata.

b.Hukum tidak tercatat adalah hukum yang tidak tertera dalam perundang-undangan atau hukum rutinitas yang masih dijunjung tinggi dalam kepercayaan masyarakat. Walau hukum itu tidak tertera, masih berlaku dan masih ditaati seperti ketentuan perundangan. Misalnya, hukum rutinitas/tradisi suatu wilayah atau masyarakat tidak tercantum dalam perundang-undangan, namun tetap dipatuhi oleh wilayahnya.

2). Berdasar sumbernya, hukum terdiri jadi lima jenis, yakni :

a.Hukum undang-undang adalah hukum yang tertera dalam ketentuan perundang-undangan.

b.Hukum tradisi adalah hukum yang ada dalam ketentuan-peraturan tradisi.

c.Hukum traktat adalah hukum yang dibuat karena ada suatu kesepakatan beberapa negara yang turut serta didalamnya.

d.Hukum jurisprudensi adalah hukum yang tercipta karena ada keputusan dari hakim.

e.Hukum doktrin ialah hukum yang tercipta dari opini beberapa ahli hukum yang populer karena pengetahuannya.

3). Berdasar waktu berfungsinya, hukum terdiri jadi, tiga yakni :

- Ius constitutum sebagai hukum positif yang berlaku sekarang ini bagi suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

- Ius constituendum sebagai hukum yang berlaku untuk periode yang akan tiba.

- Hukum asasi sebagai hukum alam yang berlaku di mana saja.

4). Berdasar tempatnya, hukum terdiri jadi tiga, yakni :

- Hukum nasional adalah hukum yang cuma berlaku dalam suatu negara dan tidak berlaku di negara lain.

- Hukum internasional adalah hukum yang atur jalinan di antara beberapa negara di beberapa seluruh dunia.

- Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara asing.

5). Berdasar karakternya, hukum terdiri jadi dua, yaitu :

- Hukum yang memaksakan, sebagai hukum yang mempunyai desakan secara mutlak pada kondisi apa saja.

- Hukum yang atur, sebagai hukum yang bisa dikesampingkan atau diacuhkan bila beberapa pihak yang berkaitan telah membuat/mempunyai ketentuan sendiri.

6). Berdasar langkah mempertahankannya, hukum terdiri jadi dua, yakni:

- Hukum material, sebagai hukum yang berisi semua ketentuan yang atur mengenai kebutuhan dan jalinan yang memiliki sifat perintah dan larangan.

-Hukum resmi, sebagai hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimanakah cara melakukan hukum material itu secara baik. 

7). Berdasar bentuknya, hukum terdiri jadi dua, yaitu:

- Hukum obyektif, sebagai hukum dalam suatu negara yang berlaku pada umumnya.

- Hukum subyektif, sebagai hukum yang ada dari hukum obyektif dan berlaku pada pribadi tertentu atau lebih. Hukum ini disebut dengan hak.

8). Berdasar didalamnya, hukum terdiri dua yaitu:

- Hukum private, adalah hukum yang atur jalinan di antara orang yang satu sama orang yang yang lain dengan mengutamakan pada kebutuhan perorangan. Hukum ini disebut hukum sipil. Misalnya, hukum dagang dan perdata.

Baca Juga Artikel Ini :

-Hukum khalayak, adalah hukum yang atur jalinan di antara negara dengan alat kelengkapan negara dan atur jalinan antaranegara dengan masyarakat negaranya. Hukum itu dibagi jadi tiga, yaitu hukum pidana, tata negara, dan administrasi Negara.

Lebih baru Lebih lama